Peran Layanan Keuangan Digital di Masyarakat Desa

Sebagaimana kita ketahui Bank Indonesia bersama beberapa lembaga terkait lain telah mencetuskan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada tanggal 14 Agustus 2014 yang bertujuan untuk mengedukasi seluruh masyarakat Indonesia (tanpa terkecuali) akan pentingnya transaksi non tunai dan mengajak agar masyarakat beralih dari kebiasaan bertransaksi tunai ke non tunai. Dengan transaksi non tunai, akan lebih mudah, aman, efisien, akuntabilitas baik, dan transparan. Juga akan turut mengurangi potensi praktik korupsi, pemalsuan uang, pencurian, inflasi, dan dapat mengurangi beban Negara dalam pengadaan uang tunai.
Dalam penyelenggaraannya di masyarakat, GNNT membutuhkan dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang memadai serta kondisi infrastruktur yang baik. Kondisi ini mungkin tidak menjadi masalah jika GNNT dilaksanakan di wilayah perkotaan yang telah terdapat banyak Bank, banyak tempat perbelanjaan telah menerapkan sistem non tunai, infrastruktur dan teknologi yang memadai faktor pendukung lainnya. Namun bagaimana dengan nasib wilayah pedesaan yang umumnya berinfrastruktur kurang memadai? Apakah GNNT masih mungkin dilakukan di desa? Jika mungkin, bagaimana cara masyarakat desa melaksanakan GNNT?

Jawabannya adalah mungkin dan sangat mungkin. Masyarakat di desa dapat melakukan transaksi non tunai dengan sistem berbasis mobile dan atau berbasis jaringan (web) melalui koneksi internet atau online. Kedua basis non tunai ini mungkin karena sekarang perkembangan teknologi komunikasi berupa ponsel pintar (smart-phone) sudah sangat masif di tengah masyarakat, tidak terkecuali masyarakat desa. Dengan keberadaan smart-phone ini, transaksi non tunai berbasis mobile dan web mungkin untuk dilakukan. Untuk mendukung potensi tersebut, Bank Indonesia menyelenggarakan Layanan Keuangan Digital yang selanjutnya disingkat LKD yang bertujuan untuk perluasan akses layanan keuangan dan sistem pembayaran dalam mendukung Strategi Nasional Keuangan Inklusif, yang ditujukan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan individu atau rumah tangga, serta mengurangi kemiskinan dan pemerataan pendapatan.
Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia, Layanan Keuangan Digital yang selanjutnya disingkat LKD merupakan kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga (selanjutnya disebut dengan agen LKD) serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis mobile maupun berbasis web dalam rangka keuangan inklusif. Uang inklusif dapat diartikan sebagai kebijakan khsusus terkait ekonomi yang ditujukan khusus untuk menanggulangi atau mengatasi masalah perekonomian masyarakat kalangan bawah.

Selanjutnya Agen LKD Individu merupakan perseorangan atau badan usaha yang tidak berbadan hukum yang bekerjasama dengan Penerbit (dalam hal ini pihak Bank) dan bertindak untuk dan atas nama Penerbit dalam memberikan LKD dalam lingkup terbatas. Layanan LKD ini diproses secara online, artinya bentuk transaksi LKD akan terkoneksi secara langsung dengan sentral sistem komputer untuk melakukan otorisasi dan validasi sebelum dimulainya proses transaksi. Proses online dilakukan agar penyelesaian transaksi LKD dapat dilakukan secara real time/aktual dan tersedia notifikasi status transaksi segera setelah terjadi transaksi keuangan, sehingga semua transaksi akan terekam dengan akurat dan rapi serta transparan.
Penyelenggaraan LKD melalui Agen LKD Individu memang diutamakan untuk wilayah operasional di Kelurahan atau Desa. Bentuk LKD melalui agen memberikan pelyanan kepada masyarakat desa diantaranya adalah:

1.Memfasilitasi masyarakat desa untuk melakukan registrasu dalam rangka memiliki LKD atau disebut dengan Pemegang. Perlu dipahami pula bahwa layanan LKD ini berbasis mobile dan web, artinya uang milik pemegang adalah dalam bentuk Uang Elektronik.
2.Melakukan pengisian ulang atau (top-up) baik saldo, deposito, dan lainnya.
3.Melakukan pembayaran atas tagihan rutin atau berkala seperti pembayaran listrik, air, telepon, angsuran kredit atau pembiayaan, premi asuransi, dan bentuk tagihan-tagihan lainnya.
4.Melakukan penarikan secara tunai.
5.Melakukan penyaluran program bantuan Pemerintah kepada masyarakat seperti bantuan sosial kepada masyarakat miskin, bantuan pembiayaan pendidikan, dan bantuan pembiayaan kesehatan dan pelayanan-pelayanan lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Semua layanan LKD melalui agen LKD tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan serta sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan pemerataan pendapatan masyarakat desa. Dalam pelaksanaannya, LKD di desa setidaknya membutuhkan beberapa instrumen pendukung diantaranya:
1.Perlu adanya Bank di wilayah desa atau disebut Bank Cabang tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat desa melakukan registrasi, komunikasi, dan transaksi serta mendapatkan informasi terkait dari pihak Bank dan ini adalah merupakan tugas dari Bank Indonesia sebagai penyelenggara layanan.
2.Teknologi informasi dan komunikasi serta koneksi jaringan internet yang memadai karena LKD menggunakan layanan berbasis mobile dan atau web/laman Bank terkait. Ini merupakan tugas dari Pemerintah, Kemkominfo, dan lembaga terkait lainnya.

Jika kedua instrumen ini terpenuhi, maka LKD dapat berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa. Dengan LKD ini juga membuktikan keseriusan komitmen Bank Indonesia agar GNNT dapat dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali masyarakat desa karena semua perlu terbiasa dan merasakan manfaat bertransaksi non tunai. LKD adalah solusi masalah transaksi non tunai di desa.

(Visited 177 times, 1 visits today)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *